Anti pelayanan harus ditujukan untuk kepentingan dan kepuasan masyarakat. Salah satu jenis pelayanan yang diberikan oleh Poiri kepada masyarakat adalah penerbitan SKCK yang bagi masyarakat berguna sebagai lampiran permohonan kerja, kepengurusan paspor, dan lain sebagainya. SKCK merupakan sebuah surat keterangan resmi yang dikeluarkan Poiri dan secara khusus Poiri dituangkan melalui Skep Kapolri Nomor Skep/816/1X/2003. Bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Pontianak, kepengurusan SKCK diselenggarakan oleh organisasi Poiri yang berada di Satuan Intelkam Poltabes Pontianak. Untuk itu, Satuan intelkam Poltabes Pontianak mengemban tugas dalam memberikan pelayanan penerbitan SKCK di wilayah hukumnya. Menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan SKCK, setiap pelaksanaan tugas tentunya harus mampu mengakomodasikan berbagai tuntutan masyarakat. Harapan masyarakat Pontianak kepada Poltabes Pontianak dalam kepengurusan SKCK membutuhkan sikap profesional dari setiap petugas yang dilihat dari standar kualitas pelayanan publik guna mencapai layanan yang prima. Melalui penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dicoba untuk melihat Peran Satuan Intelkam Poltabes Pontianak dalam memberikan pelayanan SKCK. Sebagai pisau analisa digunakan beberapa konsep seperti konsep organisasi, pelayanan publik, konsep pelayanan prima. Pada peiaksanaannya sendiri, prosedur penerbitan SKCK yang dilakukan oleh Satuan intelkam Poltabes Pontianak dilakukan dengan cars melakukan pendaftaran, pendataan I pencatatan oleh petugas, identifikasi yang dilakukan oleh Unit Regident Satuan Reserse Kriminal Poltabes Pontianak yang ditujukan bagi masyarakat yang belum memiiiki kartu identitas sidik jari, dan terakhir adalah penerbitan SKCK oleh petugas di Unit Pelayanan SKCK. Berdasarkan temuan di lapangan, selama ini standar pelayanan yang diberikan oleh petugas di Unit Pelayanan SKCK pada umumnya teiah reiatif cukup balk, meskipun demikian terdapat pula beberapa faktor yang menghambat pemberian layanan tersebut, yakni berupa kapasitas di ruang tunggu yang terbatas, keterbatasan fasilitas AC, dan kesibukan pimpinan yang tidak selalu slap saat diminta tanda tangan untuk pengesahan SKCK. Melihat basil penelitian ini penulis menyarankan Satuan Intelkam Poltabes Pontianak seyogyanya menyediakan dua buah unit AC agar dapat memberi suasana nyaman bagi para pemohon SKCK saat berada di ruang tunggu pelayanan SKCK.