Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang analisa sistem pelayanan Polsek Tamalate Makasar Timur dalam pengurusan SKCK menjadi topik yang sangat menarik perhatian publik karena pelayanan yang dilakukan oleh Polri, Sementara ini masyarakat menganggap bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Polri saat ini masih jauh dari harapan. Dimana-mana masih banyak pelayanan Polri yang buruk dan dalam hal ini Polri sendiri mengakui nahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang dilakukan Polri terutama dalam bidang pelayanan. Pengakuan ini bukan merupakan suatu hal yang pasrah terhadap kenyataan, tatapi lebih berperan sebagai bentuk mawas diri yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan untuk berbenah dan meningkatkan diri terutama dalam bidang pelayanan dalam pengurusan SKCK terhadap masyarakat. Polri saat ini memilliki obsensi untuk segera dapat mewujutkan atau mengembalikan citra polisi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang sudah tidak baik di dalam masyarakat. Permasalahan penelitian ini mendeskipsikan apa yang melatarbelakangi diterapkannya sistem pelayanan Polsek Tamalate Makasar Timur dalam pengurusan SKCK. Bagaimana peranan Polsek Tamalate Makasar Timur dalam menerapkan sistem pelayanan dalam pengurusan SKCK. dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem pelayanan Polsek Tamalate Makasar Timur dalam pengurusan SKCK. Metode penelitian menggunakan pendekatan Tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, kepustakaan penelitian dan kepustakaan konseptual. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan atau mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata tentang obyek yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode ini untuk mengumpulkan informasi tentang suatu peristiwa yang berlangsung secara nyata di lapangan. Perlu adanya analisa sistem pelayanan Polsek Tamalate Makasar Timur dalam pengurusan SKCK karena perilaku petugas di Unit-unit pelayanan yang menimbulkan kesan negatif, pelayanan Polri dalam pengurusan SKCK dengan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep Kapolri, Skep /816/IX/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Juklap penerbitan SKCK. Tahun 2008 bahwa pengurusan SKCK merupakan langkah awal pada proses pendaftaran identitas seseorang tidak terlibat kriminalitas tidak dipungut biaya, serta adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.