Reformasi polri pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan dan strategi dalam pembangunan nasional. Sejarah menunjukkan bahwa, pembangunan tidak selalu membawa masyarakat kearah kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera. Pembangunan dapat bersifat krominogen apabila tidak direncanakan secara rasional dengan memperhatikan kondisi riil suatu bangsa. Seiring dengan itu dilingkungan Polri nampak ada suatu dilema, yaitu belum terkikisnya budaya militer dalam organisasi dengan trauma masa lalu kekhawatiran diterapkannya kebijakan mengorganisasikan kembali Polri bersama TNI dalam kedudukan subordinasi. Memperhatikan luasnya wilayah yang menyangkut reformasi Polri, naif jika usaha itu secara privilege dilaksanakan oleh Polri sendiri tanpa mengikutsertakan berbagai kalangan. Kondisi yang terjadi justru cenderung muncul konflik kepentingan antara Departemen Pertahanan dengan Polri. Kondisi tersebut perlu diluruskan dalam konteks arah reformasi Polri sesuai dengan komponen keamanan secara keseluruhan.