Birokrasi adalah alat Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan programnya. Keluhan masyarakat biasanya terjadi karena ada kesenjangan menganga antara kebijakan yang muluk - muluk dan kinerja birokrasi yang tidak efisien, tidak efektif dan tidak transparan. Lebih runyam lagi, birokrasi Indonesia termasuk yang paling korup di dunia dan alih - alih mengabdi pada kepentingan masyarakat, muncul kesan kuat bahwa birokrasi Indonesia lebih mengabdi pada dirinya sendiri, boros dan lemah akutanbilitasnya. Karena itu, cita - cita reformasi akan kandas bila tidak ada gerakan ke arah reformasi administrasi publik. Dengan demikian, tuntutan reformasi perlu menjadi salah satu agenda utama yang harus dijalankan oleh pemegang tumpuk pemerintahan. Terlaksananya agenda reformasi administrasi ini pada gilirannya merupakan "batu uji' bagi kualitas kemampuan manajerial maupun kepemimpinan Presiden selaku kepala pemerintahan, beserta para birokrat pembantunya. Buku ini mengkaji kebijakan yang telah dijalankan oleh tiga Presiden pasca Soeharto dalam proses reformasi administrasi publik: B.J. Habiebie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Sejumlah keberhasilan ditunjukkan, berikut kendala yang dihadapi oleh ketiga Presiden, terutama pada ranah politik, ekonomi dan hukum. Selain itu, buku ini juga memberi perspektif pelaksanaan reformasi administrasi yang masih harus diupayakan.